Gonjang-ganjing dualisme kepemimpinan di tubuh pengurus pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) kian mengemuka. Di tengah tudingan pembekuan oleh PWI Pusat pimpinan Hendry Ch Bangun, PWI Provinsi Jawa Barat justru melakukan perlawanan terbuka.
Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi yang digelar Sabtu (12/4/2025) di kantor PWI Jabar di Kota Bandung. Pengurus PWI Jabar pimpinan Hilman Hidayat mengeluarkan sikap tegas dan tidak tunduk pada keputusan pembekuan. Dan tetap mengakui hasil Kongres Luar Biasa (KLB) PWI Pusat yang digelar pada Januari 2024.
Langkah ini bukan sekadar pernyataan sikap biasa. Namun dihadiri langsung oleh 20 ketua PWI kabupaten/kota se Jabar, beserta jajaran sekretaris dan bendaharanya.
Para ketua PWI se-Jabar bahkan secara eksplisit menyatakan penolakan terhadap penunjukan pelaksana tugas (plt) PWI Jabar yang nilai tidak sah secara organisasi.
“Ini bukan semata soal loyalitas, tapi soal prinsip dan legalitas. Kami tetap berdiri di barisan KLB dan menolak segala bentuk intervensi yang mencederai independensi organisasi,” tegas Ketua PWI Jawa Barat H Hilman Hidayat.
Konflik berkepanjangan ini tidak hanya berdampak pada stabilitas internal, tapi juga mengganggu aktivitas jurnalistik dan pelayanan organisasi di daerah. Banyak program kerja yang tertunda akibat tidak jelasnya garis komando.
Jika tidak segera diselesaikan, lanjut dia, melalui forum rekonsiliasi yang terbuka dan melibatkan semua pihak, bukan tidak mungkin krisis di tubuh PWI ini akan menjalar lebih luas ke daerah dan memperparah perpecahan yang sudah terjadi.
Di dalam dokumen resmi yang dirilis seusai rakor, ada 7 poin sikap yang dirumuskan. Intinya, PWI Jabar tidak mengakui adanya pembekuan, menolak plt, tetap mendukung kepengurusan hasil KLB (Zulmansyah Sekedang sebagai Ketua Umum PWI Pusat dan Hilman Hidayat di PWI Jawa Barat). Sekaligus mendesak rekonsiliasi terbuka dan jujur dalam menyelesaikan konflik internal PWI.
Tak hanya menyatakan sikap, PWI Jabar juga mulai bersih-bersih internal. Di dalam forum rakor, muncul desakan agar anggota yang tidak loyal pada hasil pleno dan keputusan organisasi diberikan sanksi tegas.
“Kami tidak ingin organisasi ini jadi ladang kepentingan pribadi. Jika ada yang tidak fatsun, laporkan. Akan kami tindak,” tambah Sekretaris PWI Jabar Tantan Sulthon.
Kisruh ini bermula dari konflik antara kubu Ketua Umum PWI Pusat, Hendry CH Bangun, dengan kelompok yang mendukung KLB PWI Pusat. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah surat keputusan yang dikeluarkan PWI Pusat versi Hendry dinilai sepihak dan tanpa konsultasi ke PWI di daerah.
Salah satunya terkait surat pembekuan PWI Jawa Barat dan penunjukan plt—yang ditolak mentah-mentah oleh mayoritas pengurus PWI kota dan kabupaten se Jabar.
“Tidak ada dasar organisasi yang membenarkan itu. Ini sudah menjurus ke otoritarianisme internal,” kata salah seorang ketua PWI Majalengka Pai Supardi.
Bahkan Ketua PWI Majalengka dan para ketua PWI lainnya secara terbuka meminta agar jajaran PWI Jabar bertindak tegas. “Kita sedang dalam situasi darurat organisasi. Ketegasan harga mati,” pungkasnya.***
Sumber:kabarmajalengka.pikiran-rakyat.com
