Kerjasama yang terbangun baik antara Kejaksaan Negeri kota Cimahi dengan wartawan liputan kota cimahi sudah berjalan dan terbangun baik oleh Kejaksaan dalam hal ini IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia) dan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) dan harapannya kedepan menurut Kasie Intelijen Fajrian Yustiardi SH,MH. mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Arif Raharjo SH.MH. akan lebih ditingkatkan lagi.

Hal ini disampaikan Kasie intelijen saat coffee morning di arena soto khas Boyolali, Jalan Sangkuriang kota Cimahi, Jumat (25/10).

Sesuai dengan tupoksi melaksanakan kekuasaan negara di bidang pemerintahan dan hukum serta mengawasi jalannya penyelenggara negara maka perlu kita membangun sinergitas dengan media masa didalam bingkai kegiatan biar semakin erat dan ke depannya lebih ditingkatkan lagi.

Sedangkan Jabatan Ketua sementara Plt Persatuan Wartawan Indonesia kota Cimahi Fredy Hutasoit dalam kesempatan ini juga menegaskan bahwa organisasi profesi wartawan (PWI) merupakan mitra kerja pemeritahan termasuk Aparatur Penegak Hukum (APH) oleh sebab itu didalam pemberitaan perlu konfirmasi terutama berkaitan dengan kasus hukum.

Inipun disambut baik oleh Kasie Intelijen Fajrian Yustiardi, SH., MH akan berusaha semaksimal mungkin memfasilitasi media didalam program kegiatan bersama termasuk juga pengadaan ruang kerja wartawan (press room). Memang diakui Fajrian bahwa sarana dan prasarana saat ini sangat terbatas sehingga belum bisa kami memfasilitasi teman teman media . “Tetapi dengan kunjungan dan silaturahmi dari pengurus PWI hari ini kita berharap kedepannya akan lebih baik,” katanya.

Berkaitan dengan situasi dan kondisi politik menjelang pemilihan kepala daerah kota cimahi yg belakangan ini semakin memanas hingga menimbulkan adanya oknum masyarakat yang diduga merusak Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon walikota, kasie intelijen Fajrian Yustiardi SH.MH menyampaikan tupoksi kita sebagai ASN menjaga netralitas jangan sampai ada gejolak selama proses pilkada.

“Kami bekerja berdasarkan Standar Operasional Prosedur. Memang ada dua pasangan calon walikota yang sudah melapor BAWASLU dan kami mendukung untuk diproses secara hukum sesuai KUHP berdasarkan alat bukti yang ada,”