JAKARTA-Sepuluh Bupati Walikota, calon penerima Anugerah Kebudayaan Persatuan Wartawan Indonesia (AK-PWI) Pusat pada Hari Pers Nasional 2021, didominasi para muda yang bergelar doktor dari dalam maupun luar negeri. Selain akademisi, mereka punya latar belakang birokrat, pengusaha, hingga politisi dari berbagai partai.  

            Masing-masing  DR. Arya Bima  Sugiarto, S.Hum, MA, Walikota Bogor, Provinsi Jawa Barat;  IB Rai Dharma Wijaya Mantra, SE., MSi, Walikota Denpasar, Provinsi Bali;  Hendrar Prihadi, SE, MM, Walikota Semarang, Provinsi Jawa Tengah ; H. Dedy Yon Supriyono, SE, MM, Bupati Tegal, Pronvinsi Jawa Tengah; Tjhai Chui Mie, SH, MH, Walikota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat; DR. H. Dony Ahmad Munir, ST,MM, Bupati Sumedang, Provinsi Jawa Barat; DR.H. Taufan Pawe, Bupati Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan;   DR. Karna Sobahi, MM Pd, Bupati Majalengka, Provinsi Jawa Barat;  DR. Ir. H. Herwin Yatim, MM, Bupati Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah; dan  Hj.Ika Puspitasari, SE, Walikota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.

            Tim Juri yang bertanggungjawab memilih bupati/walikota ini  terdiri dari DR. Nungki Kusumastuti (Dosen IKJ/pelaku seni), Prof. Ninok Leksono (Rektor UNM/Wartawan Senior), Agus Dermawan T (pengamat dan penulis seni-budaya), Atal S. Depari (Ketua Umum PWI Pusat) dan Yusuf Susilo Hartono (Wartawan senior kebudayaan/ Pelaksana AK-PWI), dalam rapat Selasa, 5 Januari 2021, di Jakarta. Setelah dua minggu sebelumnya masing-masing anggota Tim Juri melakukan pembacaan, pendalaman, penilaian, terhadap berkas proposal berikut linknya di media sosial dan video. Sebanyak 16 berkas, dari 30 pendaftar selama dua gelombang (Oktober-Desember 2020).

            Menurut Pelaksana AK - PWI Pusat Yusuf Susilo Hartono, kesepuluh bupati walikota tersebut akan diundang ke Jakarta untuk melakukan presentasi dan tanya jawab (pendalaman) secara langsung dengan Tim Juri. Dijadwalkan tanggal 11-12 Januari 2021 bertempat di Sekretariat PWI, Lantai IV Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih Jakarta Pusat. " Presentasi ini merupakan tahap akhir dari proses Anugerah Kebudayaan PWI Pusat. Kalau proses ini lolos, bupati/walikota tersebut berhak menerima trofi di acara puncak HPN yang biasanya dihadiri Presiden. Mengingat situasi pandemi, kami akan melakukan proses presentasi ini, dengan protokol kesehatan secara ketat," ujar Yusuf Susilo Hartono selaku Pelaksana AK-PWI Pusat.

            Pelaksanaan Anugerah Kebudayaan kali ini, yang ketiga. Setelah yang pertama pada HPN 2016 di Lombok, yang kedua, HPN 2020 di Banjarmasin. PWI Pusat bersama APKASI dan APEKSI sebagai mitra, harus melakukan berbagai pendekatan dalam rekrutmen pendaftar, karena  Covid-19 dan bersamaan dengan Pilkada serentak di 270 daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. (*)